Kamu sudah lulus berkuliah dan sudah mendapatkan pekerjaan pokok di atas UMR maupun di bawah UMR, maka kamu perlu untuk mengurus NPWP. Pengurusan NPWP ini tidak harus dilakukan secara offline dengan datang ke kantor perpajakan langsung, karena setiap orang sudah akan bisa mengurus dan daftar NPWP online.

Proses buat NPWP online ini juga sangat mudah, karena setiap pengurus wajib pajak hanya harus mengikuti serangkaian langkah yang dijelaskan saat pendaftaran. Ada baiknya bila kamu berusaha untuk memahami terlebih dahulu segala informasi yang berkaitan dengan wajib pajak ini dan kamu bisa mendapatkan informasi tersebut dengan simak artikel ini sampai selesai.

Apa itu NPWP?

Sebagiann besar orang yang ada saat ini memang lebih mengutamakan untuk langsung mengetahui cara bikin NPWP online. Padahal memahami tentang segala informasi sebelum mendaftar NPWP adalah hal yang perlu dilakukan sebagai orang dewasa yang sudah memiliki beban moral alias tanggung jawab kepada perkembangan pembangunan negara.

NPWP sendiri merupakan singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak yang mana diberikan kepada seluruh wajib pajak untuk melaksanakan administrasi perpajakan guna mengenalkan diri dan sebagai identitas pajak saat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP ini diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus perpajakan.

NPWP ini perlu untuk dibuat baik oleh perorangan atau badan usaha. Kamu juga akan bisa menggunakan NPWP ini untuk bisa mengajukan berbagai pelayanan umum yang ada di masyarakat. Misalkan saja untuk membuat kartu kredit, pembuatan paspor, dan lain sebagainya.

NPWP pribadi adalah NPWP yang dimiliki oleh perorangan dan setiap orang yang berpenghasilan di Indonesia harus selalu memilikinya. Apabila ada orang dengan penghasilan di bawah UMR, maka biasanya akan mendapatkan keringanan dalam membayar NPWP. Ada undang-undang yang akan melindungi wajib pajak saat penghasilan berada di bawah UMR, terutama untuk yang sudah berkeluarga. Sedangkan NPWP Badan adalah NPWP yang biasa dimiliki oleh perusahaan maupun badan usaha yang berbasis keuntungan atau mengambil profit. NPWP ini tidak berlaku bagi badan usaha amal, yang tidak menarik keuntungan dan justru memberikan bantuan dalam suatu bidang kepada masyarakat.

Cara daftar NPWP secara online

NPWP memang bisa diurus secara offline yaitu dengan datang langsung ke kantor pajak di wilayah setempat. Namun, saat sedang ada wabah pandemik dan untuk mempersingkat waktu bagi orang yang sibuk, maka pengurusan NPWP bisa dilakukan secara online. Kamu penasaran dengan bagaimana cara bikin NPWP online, maka kamu perlu simak ulasan detail sebagai berikut.

  • Menyiapkan berkas seluruh dokumen yang diperlukan untuk mendaftar NPWP online, seperti fotokopi e-KTP atau SIM.
  • Buka website dari perpajakan di https://ereg.pajak.go.id/login.
  • Kamu yang belum pernah melakukan pendaftaran sama sekali bisa klik Daftar.
  • Masukkan alamat email kamu yang aktif dan masukkan Captcha yang tertera.
  • Buka email kamu untuk melakukan verifikasi email dan baca serta ikuti setiap langkah yang dijelaskan dalam email tersebut.
  • Apabial kamu sudah memiliki akun aktif untuk NPWP, maka kamu bisa kembali bukan website dari bagian perpajakan di https://ereg.pajak.go.id/login.
  • Kamu akan memulai proses Registrasi Data Wajib Pajak dengan melakukan pengisian pada formulir online.
  • Sebelum mengakhiri proses pengisian formulir, maka kamu harus memastikan bahwa setiap data yang dimasukkan sudah sesuai, barulah klik ikon Daftar.
  • Selanjutnya kamu hanya harus menunggu paling lambat 14 hari mengenai status untuk NPWP kamu. Apabila ada kekurnagan dalam data yang kamu berikan saat mendaftar, biasanya akan terjadi kasus status penolakan dan kamu harus mengulang serta melengkapi data yang kurang. Namun, saat disetujui, maka kartu NPWP akan langsung dikirim ke alamat wajib pajak.

Detail tentang NPWP

Ada juga berbagai informasi lain yang juga harus kamu ketahui mengenai adnaya penghapusan NPWP dengan alasan tertentu. Penghapiusan ini juga memiliki persyaratan untuk bisa terjadi. Kamu penasaran dengan kondisi apa saja dan persyaratan apa yang membuat penghapusan nPWP bisa terealisasi, maka ikuti ulasan ini sampai selesai.

1. Wajib pajak sudah meninggal dunia

Orang yang meninggal dunia sudah pasti akan terlepas dari ketentuan untuk membayar pajak., terutama untuk wajib pajak yang tidak meninggalkan warisan. Keluarga harus melampirkan fotokopi akta kematian dari sang wajib pajak yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

2. Wajib pajak badan usaha yang bubar

Kamu pasti sudah memahami dari ulasan sebelumnya bahwa badan usaha dikenakan pajak. Status NPWP badan usaha bisa saja dicabut apabila badan usaha tersebut dinyatakan bubar bisa akibat bangkrut atau sudah tidak bisa beroperasi lagi dengan alasan tertentu. Pencabutan status NPWP dilakukan dengan memberikan bukti akta pembubaran yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

3. Wajib pajak pribadi pensiunan

Seseorang yang dahulu bekerja dan sudah menjadi pensiunan juga bisa dilepaskan dari status sebagai Wajib Pajak. Tidak peduli orang tersebut masuk dalam pegawai swasta maupun negeri, karena seluruh pensiun harus menyatakan sudah tidak memiliki penghasilan, karena memang sudah pensiun. NPWP tidak bisa dicabut, sehigga tetap harus melaporkan SPT tahunan.

Sanksi yang berkaitan dengan NPWP

Setiap orang yang memiliki penghasilan di Indonesia harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, baik dnegan datang langsung ke kantor pajak atau mendaftar secara online. Pendaftaran NPWP saat ini tidak seperti dahulu uang rumit dan berbelit, sehingga hal ini seharusnya membuat calon wajib pajak bisa mengurus dengan mudah nomor NPWP-nya.

Hal ini sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pajak PER-20/PJ/2013 berkaitan dengan pasal 2 ayat 1. Namun, sebgaian besar masyarakat masih berpikir bahwa memiliki NPWP akan menambah rumit permasalahan hidup. Pasalnya Wajib Pajak jadi harus melaksanakan kewajiban membayar pajak, melaporkan pajak, dan mendapatkan peringatan pajak.

Orang yang sudah berpenghasilan dan tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, maupun menyalahgunakannya dan berimbas pada merugikan negara akan dikenai dengan sanksi penjara selama 6 tahun dan juga denda maksimal empat kali dari pajak terhutang. Itulah mengapa kamu yang baru diterima bekerja dan sudah akan mulai mendapatkan gaji harus segera mendaftar NPWP.

Sedangkan ketentuan berikutnya yang juga berkaitan dengan sanksi adalah Wajib Pajak dengan penghasilan yang terkena PPh dengan pasal 21, apabila tidak memiliki NPWP, maka akan terkena tarif 20% ekstra lebih. Misalkan saja, Wajib Pajak seharusnya membayar pajak 15%, tetapi akibat tidak punya NPWP, maka harus membayar 18%.

Author

Digital Marketer. SEO Specialist. Content Marketer.

Write A Comment